DPD PKS MAGETAN

REPUBLIKA.CO.ID, MAGETAN -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magetan, Jawa Timur, akhirnya memutuskan menutup objek wisata Telaga Sarangan yang ada di Kelurahan Sarangan, Kecamatan Plaosan. Hal ini guna mencegah penularan virus Corona (COVID-19) setelah sebelumnya tetap membukanya untuk umum.  Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya (Disparbud) Magetan, Venly Tomi Nicholas, mengatakan, penutupan objek wisata andalan Pemkab Magetan itu berlaku mulai 19–29 Maret. Saat ini Bupati wilayah Magetan ditetapkan dalam status siaga bencana non-alam virus corona.  "Demi kebaikan bersama, kami memutuskan untuk menutup objek wisata Telaga Sarangan," ujar Venly Tomi Nicholas kepada wartawan, di Magetan, Sabtu (21/3).  Penutupan objek wisata Telaga Sarangan memang sempat terjadi tarik ulur. Sebab, beberapa pelaku usaha di kawasan tersebut menghendaki agar Sarangan tetap dibuka untuk umum. Alasannya, agar pendapatan ekonomi mereka tidak berhenti.  Disparbud juga telah m...

Jakarta (26/07) -- Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid yakin partainya tak akan sendirian berperan sebagai oposisi pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin selama lima tahun mendatang. Menurutnya, banyak umat ikut mendukung bila partainya berada di luar pemerintahan. Pernyataan itu merespons pertemuan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang digelar hari ini. Hidayat menegaskan partainya telah berkomitmen menjadi oposisi bagi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin selama lima tahun ke depan. "Kami enggak akan sendirian, umat juga di luar pemerintahan, dan saya ingin mengatakan PKS akan melaksanakan keputusan Majelis Syuro, dan keputusan Majelis Syuro sampai hari ini kami berada di luar pemerintahan, dan kami yakin kami tak akan sendirian," kata Hidayat di Kompleks MPR/DPR, Jakarta, Rabu (24/7). Selain itu, Hidayat mengatakan PKS tak ingin mengajak partai-partai lain untuk...

PKSJatim -  Saat ini DPRD bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur sedang membahas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018. Kita patut bersyukur, untuk kedelapan kalinya Pemprov Jatim mendapatkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas APBD tahun Anggaran 2018 ini dengan status opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau (Unqualified Opinion). Ini adalah sebuah prestasi dan menunjukkan bahwa tata kelola keuangan daerah Pemprov Jatim selama ini sudah berjalan sesuai dengan prosedur hukum dan prinsip-prinsip good governance dan clean goverment. Pemprop Jawa Timur dalam tahun anggaran 2018 lebih menempuh kebijakan pelaksanaan anggaran yang sangat berhati-hati. Ini ditandai oleh terciptanya anggaran yang surplus, yaitu realisasi pendapatan melebihi realisasi belanjanya. Tercatat bahwa, realisasi penerimaan mencapai Rp 31,939 triliyun dan realisasi belanja dan transfer tercatat Rp 30,662 triliyun sehingga tercipta surplus ang...