PKSJatim - Saat ini DPRD bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur sedang membahas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018. Kita patut bersyukur, untuk kedelapan kalinya Pemprov Jatim mendapatkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas APBD tahun Anggaran 2018 ini dengan status opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau (Unqualified Opinion). Ini adalah sebuah prestasi dan menunjukkan bahwa tata kelola keuangan daerah Pemprov Jatim selama ini sudah berjalan sesuai dengan prosedur hukum dan prinsip-prinsip good governance dan clean goverment. Pemprop Jawa Timur dalam tahun anggaran 2018 lebih menempuh kebijakan pelaksanaan anggaran yang sangat berhati-hati. Ini ditandai oleh terciptanya anggaran yang surplus, yaitu realisasi pendapatan melebihi realisasi belanjanya. Tercatat bahwa, realisasi penerimaan mencapai Rp 31,939 triliyun dan realisasi belanja dan transfer tercatat Rp 30,662 triliyun sehingga tercipta surplus ang...